Feeds:
Posts
Comments

Oleh Bachtiar Hassan Miraza

Waspada (28/8/2007). Belum terlambat jika penulis mengucapkan salam hormat kepada Mohammad Yunus, penerima hadiah nobel perdamaian, yang telah berhasil memberdayakan rakyat miskin melalui sistim keuangan mikro di Bangladesh. Penghormatan yang luar biasa juga telah diberikan oleh pemerintah Indonesia di mana Muhammad Yunus diundang memberikan ceramah di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur Bank Indonesia, serta pejabat inti lainnya. Universitas Gajah Mada juga ikut mengambil kesempatan mengundang beliau memberikan wejangannya di Kampus Universitas Gajah Mada.

Koran koran ikut meliput semua kegiatan Muhammad Yunus di Indonesia. Sambutan yang diberikan bangsa ini sangat luar biasa, seolah-olah kedatangan beliau sekaligus menghilangkan permasalahan rakyat miskin di Indonesia. Seolah-olah pemerintah Indonesia dengan kebijakan yang dijalankannya ingin membela rakyat miskin, menghilangkan kemiskinan sampai tuntas. Saat ini Muhammad Yunus telah kembali ke Bangladesh. Pesan penuntasan kemiskinan telah ia tinggalkan di Indonesia. Adakah tindakan langsung dari pemerintah atau lembaga perguruan tinggi menyikapi pesan dan pengalaman Muhammad Yunus. Adakah rakyat miskin Indonesia telah mendapatkan manfaat atas kedatangan Muhammad Yunus. Pertanyaan ini perlu disampaikan sekadar mengungkapkan perilaku bangsa ini yang suka latah tanpa tindakan. Pertanyaan ini juga perlu disampaikan untuk sekadar mengkoreksi sifat bangsa ini yang selalu tidak pernah serius didalam menangani sesuatu persoalan.

Bagi banyak orang Indonesia perilaku bangsa seperti itu tidak aneh karena sudah menjadi kebiasaan. Begitulah cara bangsa dan pemerintah Indonesia bekerja. Selalu panas di awal tak ada hasil diujung. Cerita akhirnya adalah tak ada cerita tentang rakyat miskin setelah kepulangan Muhammad Yunus ke hegerinya. Semuanya biasa biasa saja. Sebenarnya bagi Indonesia, pendapat seorang Muhammad Yunus seperti ini bukanlah sebagai ide yang baru. Pemikiran seperti itu sudah lama berkumandang. Indonesia tidak pernah kekurangan ide dan pemikiran. Bahkan banyak ide bangsa ini yang secara diam diam dipakai oleh bangsa lain. Padahal di Indonesia sendiri ide tersebut tidak berjalan. Ide segudang yang di kumandangkan hanya sampai di meja seminar atau sampai pada keluarnya sebuah surat keputusan pemerintah. Setelah itu tidak ada tindakan lanjut untuk merealisasikannya. Kalaupun dilaksanakan hanya sekadar formalitas, yang dijalankan asal jadi. Bangsa ini tidak sungguh sungguh dalam bekerja.

Semuanya berjalan santai seolah olah permasalahan itu adalah kawan untuk bercengkerama. Lebih parah lagi jika permasalahan itu dijadikan komoditi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kelompok. Dari sikap budaya santai tersebut Indonesia belum bisa disebut sebagai negara produktif tapi masih tergolongkan dalam negara konsumtif dan terkebelakang yaitu negara dimana bangsanya senang berleha leha tanpa masa depan yang pasti. Adalah Muhammad Yunus dari Bangladesh yang berhasil memikirkan rakyat miskin dan berhasil mengimplementasikannya dalam bentuk nyata sehingga ia mendapatkan hadiah nobel perdamaian. Yang dilakukannya adalah perbuatan ekonomi namun hadiah yang diperolehnya adalah hadiah nobel perdamaian bukan hadiah nobel bidang ekonomi. Ia telah mampu mewujudkan perdamaian dengan rakyat miskin melalui lembaga keuangan mikro yang dibangunnya dan yang ia jalankan sediri. Ia komit dengan idenya dan tidak mundur dengan pendapatnya dan kemudian iapun berhasil. Tak ada ide yang putus ditengah jalan.

Indonesia sudah lebih 30 tahun memikirkan rakyat miskin melalui pembinaan usaha kecil. Bahkan saat ini sudah membina pengusaha mikro. Tapi ujungnya, dalam bentuk kesejahteraan rakyat miskin tak kunjung datang. Ada apa dengan Indonesia. Disinilah beda antara kondisi Indonesia dengan kondisi di Bangladesh. Pemikir itu penting tapi lebih penting lagi orang yang melaksanakannya. Pejabat Indonesia mungkin tidak tahu bahwa seorang Muhammad Yunus adalah pencetus ide dari pengalaman langsung yang dilihatnya dimasyarakat. Ide tersebut langsung di implementasikannya sendiri. Baru kemudian dibantu oleh pemerintah. Tindakannya murni upaya pribadi atau upaya masyarakat bukan upaya pemerintah. Muhammad Yunus adalah seorang motivator yang bertanggung jawab sehingga ia diakui oleh pemerintah Bangladesh dan dunia internasional. Muhammad Yunus tidak terbangun seketika, ia memerlukan proses dan percobaan serta pengalaman. Adakah di Indonesia terdapat orang seperti Muhammad Yunus. Pertanyaan ini perlu direnungkan agar kita paham mengapa kita tidak pernah berhasil menghapus kemiskinan.

Kita tidak melihat pada sistem keuangan mikro yang dipikirkan Muhammad Yunus tetapi melihat pada perilaku yang dijalankannya. Seperti dikatakan diatas Indonesia tidak pernah kekurangan ide tapi sangat langka orang yang mampu mengeksekusi ide tersebut. Gejala ini terlihat jelas pada aparat pemerintah yang bertugas selama ini. Jadi jika melihat penghormatan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Muhammad Yunus itu hanyalah permainan lidah yang tidak mengakar pada diri pemerintah. Itu hanyalah sekadar basa-basi simpati pemerintah kepada rakyat miskin Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak melihat akar permasalahan yang sebenarnya mengapa masalah rakyat miskin tak pernah terselesaikan. Kebijakan yang dijalankan pun menjadi melenceng karena tidak berlandaskan akar permasalahan.

Coba lihat kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi rakyat miskin. Pemerintah tidak memberdayakan rakyat miskin dalam pembinaan yang produktif tetapi mengimimg imingnya dengan bantuan tunai langsung (BTL) yang sifatnya konsumtif. Rakyat miskin tidak dibina kekuatannya tetapi disuruh tidur dengan mengiming imingnya dengan pemberian uang. Inilah beda negara Indonesia dengan tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus. Triliunan rupiah di berikan kepada rakyat miskin dalam bentuk BTL yang sifatnya konsumtif. Kalaulah Muhammad Yunus warga Indonesia maka ia akan mempergunakan uang triliuan rupiah tersebut untuk memberdayakan rakyat miskin dalam berbagai tindakan produktif agar rakyat miskin tidak selamanya bergantung kepada pemerintah.

Jika Muhammad Yunus tahu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia pastilah ia tertawa. Uang triliunan rupiah itu dapat menciptakan ribuan kapal ikan (sampan) yang dapat dipergunakan untuk menangkap ikan di laut oleh rakyat miskin. Triliunan rupiah itu pun dapat dipakai untuk membuka ladang pertanian baru dimana rakyat miskin bisa bekerja secara produktif. Triliunan rupiah itu juga bisa dipergunakan untuk mengembangkan usaha indutri rumah tangga, industri kecil maupun pasar pasar tradisional yang akan berpengaruh pada penciptaan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun semua itu tidak dilakukan. Di Indonesia setiap ada kegiatan yang ditangani pemerintah pasti dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Itulah salah satu sebab rakyat miskin tidak dapat diangkat kesejahteraannya.

Hal lainnya adalah menyangkut pada rakyat miskin itu sendiri. Kejujuran sulit dicari di Indonesia. Rasa malu kurang dimiliki bangsa ini. Barangkali di Bangladesh tidak demikian tajam keadaannya di mana debiturnya adalah perempuan, yang taat kepada agama. Merekapun memantangkan untuk menerima yang bukan haknya sehingga pemikiran Muhammad Yunus bisa berjalan lancar. Jadi kita harus dapat mengkoreksi diri sebelum ide seperti yang dimiliki Muhammad Yunus dapat dijalankan. Untuk hal tersebut pembinaan gaya Muhammad Yunus  harus dilakukan secara terseleksi, tidak berlaku umum seperti yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Didalam melakukan pembinaan kita juga harus tahu untuk memilah antara loyang dan emas. Tidak bisa secara pukul rata. Pembinaan yang cocok adalah pembinaan yang diberikan kepada mas supaya tidak mubazir dan tidak sia sia. Bantulah mereka yang mempunyai semangat dan sifat kejujuran yang tinggi.

(Penulis adalah pemerhati ekonomi)

Sektor usaha yang populasinya lebih 2 kali lipat dari Malaysia. Sektor usaha yang selalu menyelamatkan bangsa. -Kadin Indonesia.
Jumat, 3/9/2010: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengkontribusi 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2009. Ini angka yang sangat signifikan. Wajar bika sektor UMKM disebut-sebut paling penting dalam menggerakan perekonomian nasional.
“UMKM adalah penggerak ekonomi RI, sumbangan sektor ini lebih dari separuh PDB,” ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga Uno, dalam membuka sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional UMKM yang diselenggarakan Kadin Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (3/9).
Ia mengungkapkan, saat ini populasi UMKM nasional mencapai 51,26 juta unit usaha atau 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di tanah air. “Artinya, sebenarnya yang menggerakkan ekonomi bangsa ini adalah UMKM. Sebuah sektor usaha yang populasinya lebih 2 kali lipat dari Malaysia. Sektor usaha yang selalu menyelamatkan bangsa,” jelas Sandi.
Sandi menambahkan, bidang-bidang usaha UMKM sangat beragam, seperti makanan-minuman, jasa, pertanian, perikanan, kerajinan, retail, transportasi, dan lain sebagainya. “Dengan jumlah pelaku yang demikian besar, dan jika didukung oleh kebijakan yang tepat, seharusnya UMKM dapat kuat dan terus tumbuh, baik dari segi turnover volumenya maupun jumlah pelakunya,” tambah Sandi.
Sumber: detikFinance, Antara, Surabaya Post, Smecda.
Mengapa dengan angka unit UMKM besar tetapi bangsa Indonesia belum bisa bersaing?
Jumat, 3/9/2010: Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengaku tidak bangga memiliki UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) sebanyak 51,3 juta. Pasalnya, meski jumlah unit usaha sebanyak itu Indonesia belum masuk kategori negara maju.
“Ini perlu dikritisi mengapa dengan 51,3 juta unit usaha, negara kita belum baik,” ujar Hatta saat membuka Rakornas Kadin Indonesia bidang UMKM dan Koperasi di Jakarta Convention Center, Jumat, 3 September 2010. Karena secara teori, negara maju dan kuat ekonominya apabila masyarakatnya lebih dari 4 persen adalah entrepreneur.
“Rasanya kita sudah lebih dari 4 persen, lalu kenapa belum? Kesalahan ada di mana, apa mereka ini buka entrepreneur,” ujar Hatta melontarkan pertanyaan. Alasan itulah yang membuat pemerintah belum senang dengan adanya 51,3 juta unit UMKM.
“Secara statistik angkanya OK, tapi itu tidak membuat kita senang,” ujarnya. “Apa kita happy? Belum,” ujar dia. Hatta bertanya mengapa dengan angka unit UMKM sebesar itu dan ekonomi tumbuh besar, tetapi bangsa Indonesia tetap belum bisa bersaing?
Hatta berteori bahwa ada yang salah dalam sistem usaha dan pemerintahan yang sedang berjalan. Meski belum dijawab penuh, dugaan sementara ada bagian kosong di tengahnya entah dalam kebijakan atau dukungan pengusaha untuk membuat negara ini maju. Untuk itu, ia menekankan adanya kolaborasi antara kedua belah pihak, antara pengusaha dan pemerintah guna lebih baik.
“Kami terus mendorong pengusaha baru dan harus ada keberpihakan. Kalau dulu sifatnya person to person, sekarang lebih ke kebijakan. Jadi kebijakan itu bisa jalan atau tidak, itulah yang dinilai,” katanya.
Menurut Hatta, harusnya dengan 51,3 juta UMKM, setidaknya ada 90 juta lapangan kerja atau hampir setengah penduduk Indonesia sudah dalam kondisi baik.
Namun, dia mengakui kuatnya kondisi ekonomi lantaran ditopang oleh UMKM. Ini bisa dilihat pada saat krisis lalu. “Di mana ekonomi dunia sedang kontraksi dan ekspor kita minus 13 persen, tapi secara nasional ekonomi kita masih ditopang oleh UMKM,” ujarnya.

Sumber: Vivanews, Smecda.

Jumat, 03/09/2010: Berdasarkan data Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 99% dari total unit usaha di seluruh Indonesia merupakan unit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Angka tersebut setara dengan 51,26 juta unit usaha.
“Saat ini terdapat gap yang sangat besar antara pengusaha besar dan UMKM,” ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga Uno.
Uang tersebut tidak terpetakan dengan baik karena tidak terdapat sistem yang memantau efektivitas penggunaannya. -Kadin Indonesia
Jumat, 03/09/2010:  Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mencatat sekitar Rp 80 triliun dana pemberdayaan UMKM yang tersebar di 21 kementerian belum terserap efektif. Kesannya tumpang tindih sehingga tidak fokus digunakan untuk pemberdayaan UMKM.
Uang tersebut tidak terpetakan dengan baik karena tidak terdapat sistem yang memantau efektivitas penggunaannya. “Ini memang masalah klasik, adanya tumpah tindih, karena birokrasi masih kompleks. Untuk itu harus ada yang fokus dan bertanggung jawab mengelola anggaran,” ujarnya Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga Uno, dalam sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional UMKM yang diselenggarakan Kadin Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (3/9).
“Ada kesan tiap kementerian hanya mengurusi bidangnya saja, tidak spesifik pembiayaan bagaimana bidang pemasaran, manajemen. Semuanya dilimpahkan pada Kementerian Koperasi dan UKM saja,” jelasnya.
Ia menyatakan, anggaran tersebut adalah Rp 71 triliun  dana pemberdayaan UMKM dalam APBN, sedangkan  sisanya berasal dari program tanggung jawab sosial Kadin Indonesia.
Berdasarkan hasil survei, lanjut Sandi, 1 dari 5 pengusaha menyatakan kebijakan pemerintah sudah tepat sasaran, sedangkan selebihnya menyatakan belum tersentuh kebijakan pemerintah.
Untuk itu, lanjut Sandi, Kadin Indonesia mengusulkan pembentukan Dewan Nasional UMKM yang diketuai langsung oleh Presiden SBY untuk memetakan seluruh potensi UMKM yang ada di seluruh Indonesia. “Kadin mengusulkan terbentuknya Dewan UMKM. Dewan nasional yang mungkin ketuanya presiden,” jelasnya.
Keberadaan presiden sebagai ketua harian dalam dewan tersebut, lanjut Sandiaga, akan lebih mempunyai pengaruh kuat ketimbang menteri. Terlebih masing-masing kementrian mempunyai program-program UMKM masing-masing.
“Karena kalau level menteri nggak akan jalan programnya,” ujarnya.
Kadin juga berharap, pemerintah bukan hanya memberi dukungan dalam bentuk pembiayaan (insentif), tetapi juga memberi kemudahan dalam birokrasi.
Sumber: detikFinance, Antara, Surabaya Post, Smecda.

Senin, 5/4/2010: PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA) akan menurunkan nett interest margin (NIM) sekitar satu persen pada  2010 ini. Penurunan akan membuat NIM BCA  menjadi sebesar 5-5,5%.

“NIM memang harus turun, nampaknya akan turun satu persenlah. Akhir tahun NIM BCA 6,4%, kita perkirakan akan menjadi 5-5,5% yang penting kita berusaha,” ucap Wakil Direktur Utama BCA Jahja Setiatmadja usai peluncuran BCA Syariah di Jakarta, Senin (5/4).

Jahja mengatakan, perseroan juga telah menurunkan NIM pada kuartal I 2010 ini, meski jumlahnya tidak signifikan. “Tidak banyak, tapi sudah di bawah 6%,” jelas dia.

Tambahnya:

  • Tingkat suku bunga kredit korporasi berada di kisaran 11-12%.
  • Kredit usaha kecil menengah berada di level 11-12 %.
  • Kredit kepemilikan rumah (KPR) berada di kisaran 9-9,9%.

“Pada level ini cukup baik (rata-rata bunga kredit), pertumbuhan kredit bisa mencapai 15% (akhir tahun 2010),” jelasnya.

Saat ditanya mengenai kirnerja kuartal I, Jahja menolak menjelaskan secara detail. Ia hanya mengatakan, terjadi penurunan. Namun hal tersebut adalah yang wajar, karena kuartal I selalu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kuartal IV sebelumnya (quartal on guartal, qoq). “Tapi kalau dilihat tahun pertahun (year on year, yoy) pasti naik,” tukas dia.

Sumber: Diolah oleh Alex dari berbagai sumber.

Kamis, 29/7/2010: PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA) pada kuartal II-2010 berhasil meraup laba bersih Rp4 triliun atau naik 20,5% dari periode yang sama 2009 (Rp3,3 triliun).

Presiden Direktur BCA, DE Setijoso, mengatakan kenaikan laba bersih itu mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin positif. “Ini sangat menggembirakan karena mencerminkan hal positif dari perekonomian Indonesia,” ujarnya dalam acara paparan kinerja kuartal II-2010 di Jakarta, Kamis (29/7).

Ia menjelaskan, kinerja BCA hingga  akhir Juni 2010:

Setijoso menuturkan,

  • Perseroan akan mempertahankan dana pihak ketiga (DPK) secara year on year tumbuh 6,2% menjadi Rp255 triliun pada Juni 2010.
  • Dana giro meningkat 22,1% (yoy) menjadi Rp59,1 triliun.
  • Tabungan tumbuh 12,8% (yoy) menjadi Rp127,9 triliun.
  • Deposito meningkat 18,1 persen (yoy) menjadi Rp68 triliun.

Untuk komposisi DPK, Soetijoso mengaku dana rekening transaksional (tabungan dan giro) mencapai 73,3% dari total DPK. “Untuk posisi secondary reserve mencapai Rp76,6 triliun.

Sumber: Diolah oleh Alex dari berbagai sumber.